Montae Nicholson Womens Jersey Penandatanganan MoU Pos Bantuan Hukum (Posbakum) TA 2019 di Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II
Selamat Datang di website Pengadilan Negeri Batulicin. Website ini dilengkapi akses difable. Silahkan anda block tulisan dan klik aykon speaker untuk mendengarkan   Click to listen highlighted text! Selamat Datang di website Pengadilan Negeri Batulicin. Website ini dilengkapi akses difable. Silahkan anda block tulisan dan klik aykon speaker untuk mendengarkan Powered By GSpeech

Penandatanganan MoU Pos Bantuan Hukum (Posbakum) TA 2019 di Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II

www.pn-batulicin.go.id, Kamis (31/01/2019), Pukul 08.30 Wita bertempat di ruang rapat lantai 2 Kantor  Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II telah dilaksanakan penandatangan MoU (Memorandum Of Understanding) Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun Anggaran 2019 antara Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II dengan  LKBH Perisai Keadilan yang berkedudukan di Jl. Manggis Gang Salak Nomor 233 Rt/Rw 08/02. Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu.

Penandatanganan MoU ini untuk memenuhi SEMA Nomor 10 Tahun 2010 yang diganti dengan PERMA No 1 Tahun 2014 yang berisi tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Dari Pihak Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II,Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II Eryusman,S.H. menandatangani MoU ini yang didampingi oleh Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Sekretaris serta Panitera Muda Hukum sebagai saksi, sedangkan dari pihak penyedia jasa layanan Pos  Bantuan Hukum dari LKBH Perisai Keadilan diwakili Kunawardi,S.H selaku Pimpinan LKBH Perisai Keadlan.

kum1

kum2

kum3

Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2014 menyebutkan  Pos Bantuan Hukum adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan Tingkat Pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi,konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman,Peradilan Umum,Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

 Masyarakat tidak mampu berhak mendapatkan pelayanan hukum di pengadilan, yaitu :

1.Pelayanan Meja Informasi, memberikan pelayanan berupa :

- pelayanan administrasi persidangan.

- pelayanan pengaduan

- pelayanan permohonan informasi

2.Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Pengadilan menyediakan posbakum yang melayani pemberian informasi, konsultasi, dan nasihat hukum atau membantu pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

3.Sidang diluar Pengadilan

Sidang diluar gedung pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan disuatu tempat sidang tetap atau disuatu tempat diluar gedung pengadilan. Sidang diluar pengadilan dilaksanakan untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana. Lokasi sidang dapat ditetapkan melalui koordinasi antara pengadilan dan pemerintah daerah.

4.pembebasan biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu (prodeo)


Author : Yudhi Khairus S.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
 Ian Thomas Authentic Jersey